uu pdp. UU PDP Hadir untuk Melindungi Martabat Warga Negara. uu pdp

Dalam UU PDP juga diatur soal sanksi pidana bagi orang atau badan yang melanggar ketentuan terkait penggunaan data pribadi. Sementara UU KKS, untuk pengamanan makro pada lingkup siber. Pasal 46 ayat (1) UU ITE menerapkan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 600 juta, atas akses ilegal terhadap sistem elektronik milik orang lain. Nah, UU PDP mengatur bagaimana pelindungan terhadap data-data itu, sebab kalau tidak maka data itu bisa mengalir ke mana saja, digunakan secara tidak sah, sanksinya terhadap pelanggar dan penggunanya sulit diterapkan," tandasnya. Ini membuat penyelenggara – dari. JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Selasa (6/12/2022). UU PDP Diharapkan Awal yang Baik Atasi Kebocoran Data Pribadi; Dalam konten prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, Indonesia dan negara-negara lain memiliki ketentuan yang terdapat dalam UU PDP. Penantian panjang atas regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia telah usai. UU PDP di antaranya mengatur soal ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi, misalnya mencuri, menyebarkan, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, termasuk pemalsuan data pribadi. UU Pelindungan Data Pribadi telah disetujui dan disahkan DPR pada Pleno tanggal 20 September 2022. Meski Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ( UU PDP) telah disahkan, namun hingga saat ini aturan tersebut belum efektif. – Data keuangan pribadi. "Tahun 2020 Indonesia sudah harus memiliki UU PDP," ujar Menteri Johnny. Kementerian Kominfo bertanggung jawab menyusun RUU PDP yang memayungi ketentuan perundang-undangan lain terkait data pribadi di berbagai sektor. UU PDP diketahui mengatur soal empat larangan yang berkaitan dengan data pribadi yang diatur pada Pasal 65 dan. “UU PDP memang tidak secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Komisi PDP. UU PDP atau Undang-undang Pelindungan Data Pribadi disahkan oleh DPR pada September (20/9) dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bulan lalu (17/10). com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP) tak kunjung menemukan titik terang. Diskusi mengenai UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) di Jakarta, Selasa (24/1). 000 Pesan. Namun, UU PDP tidak mengklarifikasi apakah metode "click wrap" diakui untuk memberikan persetujuan. Di antaranya hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi, ketentuan pemroses data pribadi, kewajiban para pengendali dan pemrosesan data pribadi, pembentukan lembaga. Sanksi administratif yang diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan denda administratif. Penyusunan: 24 Januari 2020 – 10 Februari 2020. Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pelindungan data pribadi. Dia menyebut selain UU PDP, aturan terkait lainnya adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Keamanan Ketahanan Siber (UU KKS). Seperti yang tercantum pada Pasal 58 UU 27/2022, lembaga. DPO ini sudah diperkenalkan dalam. DPR telah mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) pada pertengahan September lalu. 01/9/2022 tertanggal 19. Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU PDP mewajibkan pengendali data pribadi menerapkan sistem keamanan dengan menggunakan Sertifikat Keandalan. Berikut isi pasal 4 dan 5 UU PDP tentang jenis dan subjek data pribadi: Pasal 4. Hadirnya sanksi pidana yang tegas dalam UU PDP tentu ini diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dalam hal menyediakan data pribadi. Batasan Akses Data Pribadi Pegawai oleh Perusahaan. Danny menjelaskan perlu dilakukan Data Protection Impact Assessment atau Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi. Sebelum membahas UU PDP lebih dalam, perlu dipahami terkait definisi pelindungan data pribadi dalam undang-undang ini. UU PDP juga mengatur bahwa data pribadi penyandang disabilitas diselenggarakan secara khusus dan wajib mendapatkan persetujuan mereka. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi menyatakan akan melibatkan publik dalam penyusunan aturan. Liputan6. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah disahkan pemerintah bersama DPR pada September 2022. Adapun yang dimaksud dengan pengendali data pribadi ini meliputi setiap orang, badan publik, atau organisasi internasional yang bertindak dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali dalam pemrosesan data pribadi. Hukumonline. Ketat dan detailnya ketentuan UU PDP terkait kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi, akan mendorong badan publik dan korporasi semakin hati. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki risiko adanya tindakan kriminalisasi terhadap suatu pihak. Salah satu pembicara dalam webinar tersebut merupakan pakar hukum siber Fakultas. Pasalnya, implementasi UU PDP sedikit banyak akan terdampak dalam. Indonesia Resmi Punya UU Perlindungan Data Pribadi. com - Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ( UU PDP) yang baru disahkan turut mengatur ancaman hukuman bagi korporasi yang mengumpulkan, mengungkapkan, atau menyalahgunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan subjek data. Mengenal UU PDP yang Telah Berlaku dan Pengaruhnya terhadap Data Center Sekarang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang. Adapun dalam melakukan transfer data pribadi dan yang menerima transfer data pribadi wajib melakukan pelindungan data pribadi sebagaimana diatur di dalam UU PDP. Pengesahan RUU PDP menjadi UU disampaikan dalam Rapat. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA. Diketahui, RUU itu terdiri atas 16 bab dan 76 pasal. Pertama sanksi administratif bagi pelanggaran. Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia. Indonesia bukan sama sekali tidak memiliki payung hukum soal perlindungan data pribadi. Indonesia Resmi Punya UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam UU yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 17 Oktober 2022 itu, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Djafar, Wahyudi. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada September 2022 lalu. Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama Allo Bank Indonesia, Indra Utoyo menyebutkan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam pengembangan layanan digital perbankan, termasuk keamanan data. Jakarta, Beritasatu. Pengesahan UU PDP dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2022-2023. Pengesahan RUU PDP menjadi UU disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun. Profesi DPO bisa menjadi pilihan karier baru bagi sarjana hukum. KOMPAS. Foto: Novina Bestari. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non. Ada sedikitnya 32 undang-undang yang menyinggung pengaturan data pribadi warga negara, salah satunya UU ITE yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor. Plate sebelumnya menyebut bahwa pengesahan UU PDP menjadi penanda era baru tata kelola data pribadi masyarakat, terkhusus dalam urusan digital. com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jenis data pribadi Bab III UU PDP membahas soal jenis data pribadi. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022. Baca juga: Draf RUU PDP: Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi Dilakukan Lembaga,. Selama waktu tersebut, perusahaan harus dapat memastikan seluruh pemrosesan. Seperti apa pandangan bankir terhadap arah perkembangan layanan digital perbankan? Dan bagaimana pula pentingnya UU PDP bagi bisnis perbankan? 1. “Disahkannya RUU PDP menjadi UU menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia,” ujar Menteri Komunikas dan Informatika (Menkominfo) Jhonny Gerard Plate saat mewakili Presiden. 1. . Indonesia's long-awaited Personal Data Protection Law (UU Perlindungan Data Pribadi) was finally enacted on 20 September 2022. Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Anwar, mengatakan perkembangan teknologi digital sangat pesat dan. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem. Data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip jurisdiksi ekstrateritorial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) yang merupakan undang-undang pertama mengenai data pribadi memang telah dinanti. (1) Data Pribadi terdiri atas: a. Tegaskan Konstitusionalitas UU PDP, Kominfo Apresiasi Putusan MK. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP) telah disahkan menjadi UU. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah regulasi yang disusun dengan berpedoman pada GDPR dan international best. Pembentukan DPA yang independen dinilai jadi indikator. TEMPO. Foto: ADY. Pada Juni lalu, pembahasan RUU PDP ini kembali diperpanjang untuk yang. UU PDP juga menjawab keraguan dunia usaha dan investasi, tatkala kegiatan usahanya bersentuhan dengan data pribadi. Ini dilakukan di rapat paripurna DPR siang tadi. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. b. B/202/PW. UU No. Salah. "UU PDP ini meski sudah disahkan dan mestinya langsung berlaku tapi masih ada masa transisi sampai tahun depan. Contohnya dalam ketentuan penutup Pasal 76 UU PDP disebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Namun, belum bisa diterapkan secara maksimal karena adanya. Kewajiban-kewajiban yang. RUU PDP akhirnya memperoleh penomoran yakni UU No. Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha menduga DPR belum menyetujui pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang karena masih berada di Komisi PDP. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI) mengadakan webinar “Tantangan Implementasi UU PDP sebagai Era Baru dalam Tata Kelola Data Pribadi di Indonesia” dalam rangka memperingati hari ulang tahun IPMHI pada Rabu (11/1/2023). Menurut Pasal 55 ayat (1) UU PDP pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi lainnya di wilayah hukum Indonesia. Sehingga nantinya akan ada sanksi pidana dan sanksi denda terkait kebocoran data. ID, JAKARTA -- Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai tidak melindungi transaksi digital. com - Indonesia memiliki UU nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Intinya, bahwa pengaturan UU PDP dan PP PDP bertujuan mengantisipasi risiko pemrosesan data pribadi, bukan untuk. Namun demikian peluang munculnya berbagai penafsiran berbeda atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan UU ini. Editor Sandro Gatra. Plate menyatakan keberadaan UU PDP akan menjadi tonggak sejarah. Baca juga: Draf RUU PDP: Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi Dilakukan Lembaga, Dipilih dan Tanggung Jawab ke Presiden Pandangan penulis, kedua isu dan regulasi tersebut tidak saling bertentangan, bahkan justru saling menguatkan dan melengkapi. Foto: RES. UU. Memang, berdasarkan Perpres 53 Tahun 2017, tugas tersebut tak lagi ditangani oleh Kominfo, melainkan oleh BSSN. Hingga tokoh. Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi Kemenkominfo, Hendri Sasmita Yuda, menjelaskan pembentukan DPO dalam rangka membangun ekosistem PDP di Indonesia. com - Setelah dinanti kapan UU PDP disahkan, akhirnya pada Selasa (20/9/2022) kemarin, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribari (RUU PDP) resmi disahkan menjadi undang-undang (UU PDP). Indonesia kini telah memiliki UU PDP sebagai aturan khusus yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu 17 Oktober 2022. Seperti diketahui, UU PDP ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022. Foto: RES. UU PDP Resmi Disahkan DPR RI. Selain dijatuhi pidana, pelaku juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil tindak. Bisnis. UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengamanatkan pembentukan lembaga khusus dengan tugas melindungi data pribadi. ” Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pengaturan data pribadi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan. Situs. Dampak Implementasi UU PDP Terhadap Pentingnya Peningkatan Ketahanan Risiko Siber Korporasi. KADIN: UU PDP Buka Lapangan Pekerjaan Baru; UU PDP: Kominfo Siapkan Standar Profesi DPO; Bab II: Asas. Undang-Undang No. Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikInet. Dia mengatakan saat ini RUU PDP masih dalam tahap pembahasan bersama Komisi I DPR RI. Masitoh menerangkan materi mengenai “UU PDP: Mengenal Prinsip-Prinsip PDP & Subjek Data Pribadi”. ID-- Anggota Komisi III DPR RI Supriansa sebagai perwakilan DPR RI menyampaikan penjelasannya terkait dua perkara gugatan terkait Undang-Undang No. Dengan disahkannya RUU PDP, Kementerian Kominfo akan melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola data pribadi oleh para Penyelenggara Sistem. Namun, tarik menarik argumen mengenai satu dan lain hal mengesankan pembahasan aturan ini menjadi ". Temuan atas penerapan PDP di masyarakat dan industri juga mendorong UU PDP untuk segera. "Dari UU PDP akan lahir aturan pelaksanaan termasuk lembaga perlindungan data pribadi," jelas dia. Selain dijatuhi pidana, pelaku juga bisa dijatuhi pidana. Melalui UU PDP pengakuan dan penghormatan atas pentingnya data pribadi dan pemenuhan hak warga negara akan semakin kuat. Terdapat 76 pasal yang tercantum dalam UU PDP dan para pihak seperti pengendali data pribadi, prosesor data pribadi serta pihak lainnya yang terkait dengan pemrosesan data pribadi wajib. Sanksi administratif itu berlaku jika para pihak yang disebutkan melanggar ketentuan. SHARE. Dengan ditetapkannya UU PDP, BSSN siap mendukung dan melaksanakan isi pengaturannya sesuai dengan amanat, tugas dan fungsi, serta kewenangan BSSN. CO, Jakarta - Setelah diinisiasi sejak 2016, akhirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Selasa lalu, 20 September 2022. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pelindungan Data. Paulus. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas. Baca Juga. Tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kepentingan publik”. Perdebatan ini menghalangi pengesahan UU PDP yang sebenarnya sangat bermanfaat buat warganet. Dia mengatakan dalam pembahasan RUU PDP juga minim melibatkan masyarakat sipil. "Setelah pembahasan yang secara dinamis dari sebelumnya draf RUU yang disampaikan pemerintah terdiri dari 15 bab dan. Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia. ”Lembaga perlindungan. Merujuk Pasal 1 UU PDP ayat 4 dan 5, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Aturan turunan dan pelembagaan pelindungan data pribadi. PENGESAHAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang terjadi beberapa hari lalu bak menjadi pisau bermata dua. Menurutnya, Pasal 15 Ayat (1) Huruf a UU PDP itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Setelah disahkannya UU PDP, pakar keamanan siber dari lembaga riset nonprofit CISSReC, Pratama Persadha mendesak agar lembaga yang independen dan kuat untuk mengawasi implementasi UU PDP, segera dibentuk. Tetapi kalau revisi, kan, akan memakan waktu lama. "UU PDP mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual, di antaranya hak subjek data pribadi atau hak orang perseorangan, yang pada dirinya melekat data pribadi, ketentuan pemroses data pribadi, kewajiban para pengendali dan processor data pribadi, pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, serta. ”Dengan demikian, pemerintah harus mempercepat proses implementasi UU tersebut. Melalui regulasi tersebut, data pribadi warga negara Indonesia memperoleh perlindungan yang sama dengan negara lain. Foto Masa Transisi UU PDP 2 Tahun, Apa Saja yang Harus Dilakukan Industri? Reset. UU PDP ini mengatur sejumlah kewajiban pengendali data pribadi dalam hal pemrosesan data. UU PDP adalah istilah singkat untuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pertama, sanksi administratif yang tertuang dalam Pasal 57 UU PDP, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif paling tinggi. Pemerintah bersama DPR meresmikan UU No. UU PDP Harus Diiringi Peningkatan Edukasi Literasi Digital. Praktisi sekuriti komputer sejak tahun 2000. Suasana saat pembahasan RUU PDP di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/7/2020). Undang-Undang No. Itu karena keberhasilan implementasi pelindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP. com - Setelah dinanti kapan UU PDP disahkan, akhirnya pada Selasa (20/9/2022) kemarin, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribari. Pasalnya, sifatnya adalah memberikan saran dan konsultasi kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Tapi, lagi-lagi wujud. Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, tindak pidana pencurian data pribadi ( identity theft) sebagaimana Anda tanyakan dapat dijerat menggunakan Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar. Kominfo sendiri sudah menetapkan Panitia Kerja Pemerintah. UU PDP hanya menjelaskan bahwa Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran RUU PDP menjadi UU PDP juga dapat menunjang pemerintah dalam melakukan pengawasan, penelusuran, dan penindakan terhadap dugaan kebocoran dan insiden terhadap data pribadi secara lebih. Mutasi Polri Akhir September. Badung (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia resmi menerbitkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Badung, Bali, Rabu. 1. Foto: Novina Bestari. Praktisi Beberkan 3 Langkah Antisipasi Sanksi Pidana UU PDP. "UU PDP bukanlah tidak ampuh. Intinya, bahwa. Amanat tersebut harus diwujudkan dalam waktu dua tahun sesuai dengan UU PDP. RUU PDP, menurut Menteri Kominfo mengatur tata kelola data,. Selain itu, RUU tersebut juga akan mengatur kerja sama. 4 Aturan turunan yang akan dibuat oleh perusahaan 26 Grafik 3. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP disebutkan pengertian data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengamanatkan pembentukan lembaga khusus dengan tugas melindungi data pribadi. UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal. Jadi berdasarkan UU PDP, pelaku pemalsuan nama atau identitas berpotensi dijerat 3 bentuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda tersebut di atas. “(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden,” isi. Puan pun mengapresiasi kerja sama pemerintah dalam penyusunan RUU. UU PDP Hadir untuk Melindungi Martabat Warga Negara. “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”. Dari sisi hukum, UU PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih. Dengan kata lain, UU ini menjadi jawaban atas ketidakpastian hukum itu. Belum ada kesepakatan antara. Undang-Undang No.